Gorontalo – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, dr. Jeane Istanti Dalie, M.K.M., memberikan materi mengenai Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam kegiatan Workshop Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlangsung di Aula Pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Materi yang disampaikan berfokus pada peran SIMRS dalam mendukung tata kelola pelayanan JKN, khususnya melalui integrasi data pelayanan, penguatan administrasi rumah sakit, serta dukungan sistem informasi dalam proses pengajuan dan pengelolaan klaim JKN.

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pelayanan JKN di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Pembahasan mencakup tiga aspek utama, yakni pengelolaan SIMRS, penerapan sistem pembayaran INA-CBG, serta tata kelola penerimaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Pada aspek SIMRS, penguatan sistem informasi menjadi bagian penting dalam memastikan data pelayanan terintegrasi dan mendukung kelancaran proses administrasi maupun klaim JKN. Sementara itu, penerapan INA-CBG mencakup dokumentasi pelayanan, pengodean diagnosis dan tindakan, verifikasi internal, pengajuan klaim, hingga penanganan klaim yang tertunda atau ditolak.

Workshop ini juga membahas tata kelola keuangan rumah sakit, meliputi pendapatan dari klaim JKN, belanja operasional, pengelolaan kas, kewajiban, serta pelaporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Tim Pemeriksa memperoleh pengayaan materi dan pemahaman yang tepat dalam menyusun prosedur serta sasaran pemeriksaan terinci terhadap kinerja RSUD. Selain itu, hasil workshop diharapkan dapat membantu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merumuskan rekomendasi pemeriksaan yang tepat, aplikatif, dan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Keikutsertaan Plt. Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai tata kelola rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi, pelayanan JKN, dan akuntabilitas keuangan, guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.